Daud Sinjal– MBM Tempo 5/10/2002
Gangguan bajak laut dijadikan alasan untuk campur tangan asing
terhadap Aceh. Belanda akhirnya menyerbu setelah menyogok Inggris
dengan memberikan Ghana.
Singapura 1873. Usai bertemu residen Belanda di Riau, rombongan utusan Aceh
mampir di Singapura untuk melakukan kontak rahasia dengan wakil-wakil Italia dan
Amerika Serikat. Pertemuan dengan wakil Italia terjadi satu kali, cuma mendengarkan
penegasan sang konsul bahwa ia tidak punya kuasa untuk berunding soal politik, dan
merasa yakin pemerintahnya tidak bakal mau terlibat “Aceh affair”. Tapi pertemuan
dengan Konsul Jenderal AS, Studer, berlangsung beberapa kali. Studer malah
menggagas kerangka perjanjian dagang AS-Aceh yang akan menjamin perlindungan
dan keistimewaan pada warga Amerika yang berbisnis di nanggroe itu.
Konjen Belanda yang mendapat informasi tentang “kasak-kusuk” ini segera
mengontak Batavia. Dalam laporannya ia juga mengatakan bahwa Studer telah
meminta Laksamana Jenkins, panglima armada AS di Asia, mengirim kapal-kapal
perang ke pantai Sumatra untuk melindungi kepentingan Amerika. Belakangan
diketahui bahwa laporan tentang pengerahan kapal perang Amerika itu tidak benar.
Tapi Batavia sudah keburu bertindak untuk menangkal “intervensi” itu. Dengan izin
Den Haag, Batavia diperintahkan mengirim dutabesar berkuasa penuh dengan iringan
pasukan ekspedisi untuk mendesak Sultan membuat perjanjian dengan Belanda.
Di saat bersamaan, Den Haag memerintahkan para dutabesarnya di Roma dan
Washington DC untuk meminta klarifikasi tentang perundingan gelap di Singapura
itu. Menlu Italia menjawab enteng bahwa hal itu tak usah dipersoalkan lebih lanjut
karena, katanya, konsulnya di Singapura itu tidak punya kuasa untuk membuat
perjanjian politik. “Mempersiapkan ke arah itu pun dia tidak boleh”.
Menlu AS Hamilton Fish menegaskan bahwa konsul jenderalnya boleh meminta
bantuan AL AS sepanjang itu diperlukan untuk melindungi kepentingan AS. Kapal
perang AS juga berhak berkunjung ke bandar-bandar Aceh seperti juga port-call ke
negara mana pun di dunia.
Tapi Menlu Fish menyatakan tidak pernah tahu soal pengiriman kapal perang ke Aceh
karena memang AS tidak punya kepentingan di situ. Tentang pertemuan rahasia di
Singapura, ia baru mendapatkan laporannya beberapa hari kemudian. Laporan dari
Konjen Studer ini diteruskan ke Belanda melalui Dubes AS di Den Haag. Fish
mengomentari bahwa laporan itu “terlalu panjang untuk dibaca” dan “orang itu
(Studer) goblok”. Insiden diplomatik ditutup. AS memang tak pernah mengirim kapal
perang ke Aceh. Tapi asap peperangan sudah membayang di langit Aceh.
Bajak Laut
Di Kutaraja utusan Belanda sudah memasuki perundingan dengan Sultan untuk
menyepakati pengaturan keselamatan pelayaran di perairan Aceh. Gangguan bajak
laut memang telah menjadi masalah regional dan internasional. Kapal-kapal Belanda,
Inggris, Amerika dan Italia dijarah oleh perompak di perairan Sumatra, terutama Selat
Malaka. Gerombolan lanun itu berpangkalan di kampung-kampung pantai Aceh.
Menurut kesepakatan internasional, keamanan perairan Sumatra menjadi tanggung
jawab Belanda.
Sultan memberikan tanggapan yang tak memuaskan. Dubes Belanda segera
menyatakan perang. Pasukan ekspedisi pertama didaratkan pada April 1873. Tapi
hanya dengan berkekuatan 3000 orang, penyerbu ini dipukul mundur. Bulan
Desember dikerahkan ekspedisi kedua berkekuatan 7000 orang. Kali ini mereka
berhasil menembus garis pertahanan Aceh. Dalam delapan pekan, Kutaraja dikuasai.
Kraton rata dengan tanah.
Mereka harus diberi tahu bahwa
Di Aceh, para Sultan tak berdaya tanpa musyawarah dengan Teungku Kali, Teuku Neq
Meuraksa, dan Panglima Meuseugit, raja serta Imeum Lueng Bata, dan bahwa empat
sekawan itu tak berdaya tanpa berunding dengan para panglima ketiga sagi, dan bahwa
merekapun tak kuasa tanpa kesepakatan ketujuh kawom, dan bahwa ketujuh kawom hanya
taat pada petuah Ulama, yang semuanya dipulangkan ke Allah dan RasulNya.
— Teungku Cik di Tiro—
Tidak lama kemudian sultan meninggal. Belanda menghentikan peperangan dengan
harapan sultan yang baru mau berdamai. Di luar dugaan, Sultan Aceh ternyata tidak
punya otoritas untuk menjamin ditaatinya kesepakatan damai dengan Belanda. Perang
dan damai lebih ditentukan oleh para pemimpin lokal, para imam, ulama, dan kepala
wilayah. Belanda sudah tidak bisa lagi mundur. Perang berkepanjangan sampai 1904
menguras hampir separuh anggaran Hindia Belanda. Angka defisit dalam APBN
selama 10 tahun terakhir menjadi pemandangan biasa.
Sebenarnya saat itu Hindia Belanda sedang menikmati kehidupan nyaman setelah
pemulihan kestabilan pasca Perang Jawa. Kedaulatan Belanda atas tanah jajahannya
di Indonesia sudah mapan. Traktat-traktat yang ditandatanganinya dengan Spanyol,
Portugis dan Inggris, mengukuhkan kedudukannya dalam tatanan dunia. Ekonomi
sedang bergairah, ditandai maraknya penanaman modal asing, bertambahnya
perusahaan (terutama perkebunan), dan makin banyaknya bank penting yang
beroperasi.
Di tahun 1867 APBN-nya surplus 41.983.000 gulden. Penerimaan negara
137.500.000 gulden, sedangkan pengeluarannya 96.000.000 gulden. Sepertiga dari
surplus Hindia Belanda itu menjadi rejeki negeri induk Nederland. Cultuurstelsel
membawa berkah, menyumbang porsi terbesar pendapatan, 50 juta gulden bersih
(setelah dipotong pajak dan ongkos produksi). Dalam sektor ini, kopi menyumbang
37 juta gulden. Sumber pemasukan lainnya adalah dari monopoli garam, candu dan
rumah gadai, serta pajak dan bea cukai.
Namun gelagat dari negara-negara besar jualah yang membuat Belanda pasang kudakuda.
Mereka mengincar kawasan-kawasan “bebas” untuk perluasan wilayah. Setelah
1870, benua Afrika sudah habis dikapling. Pulau-pulau di Pasifik sudah berada di
bawah AS dan negara negara Eropa. Prancis menambah cakupan wilayahnya di
Indocina dan Cina selatan. Jepang menduduki Formosa, Spanyol ditendang AS keluar
dari Filipina. Kelompok politik yang berpengaruh di Italia mengangankan emporium
dan mengintai kapling-kapling “kosong” di Sumatra dan Kalimantan. Jepang
menunjukkan ambisi serupa.
Disogok dengan Ghana
Akan halnya Aceh, posisinya memang gamang setelah Inggris angkat kaki dari
Bengkulu. Belanda sejak jaman VOC sudah sangat ingin mempersatukan Sumatra. Ia
sudah mengarah ke sana dengan mempreteli wilayah-wilayah taklukan Aceh di
Sumatra bagian utara dan tengah (Perjanjian Painan 1662). Hebatnya ketika itu walau
sudah memenggal pengaruh Aceh, VOC dengan manisnya mengirim utusan ke Sultan
Aceh untuk menjalin persahabatan selaku sesama negara yang berdaulat.
Dua ratus tahun kemudian, sesuai perjanjian dengan Inggris, Belanda malah harus
menghormati kemerdekaan Aceh. Namun di sisi lain, perjanjian ini juga mewajibkan
Belanda menjaga keamanan perairan Sumatra. Pemerintah Belanda membujuk Inggris
meninjau kembali klausul 1824 ini. Hasilnya, Inggris lepas tangan terhadap nasib
Aceh. Dan sebagai imbalannya Inggris memperoleh koloni Belanda di Pantai Emas
Afrika (kini Ghana), 1871.
Dalih apa yang bisa dipakai untuk mengantar campur tangan Belanda di Aceh?
Penertiban bajak laut! Tapi walau “tatakrama” internasional tidak lagi
menghalanginya ke Aceh, pemerintah pusat di Den Haag melarang penggunaan cara
militer. Perang di Aceh pasti lebih dahsyat daripada Perang Jawa dan memerlukan
tentara dan logistik yang luar biasa besarnya.
Aceh harus dikuasai dengan pendekatan damai. Memenangkan perang tanpa serangan
militer langsung memang permainan yang cukup dikuasai Belanda sejak VOC.
Strategy of the indirect approach, yang diajarkan Liddel Hart di abad ke-20, telah
secara jitu diterapkan VOC terhadap Mataram dan Banten empat abad lalu.
Sementara itu diplomasi bergulir cepat. Tujuh negara terlibat di dalamnya: Amerika
Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Turki serta dua negara yang kepentingannya
bersinggungan langsung: Aceh dan Belanda. Sultan Aceh mengirim utusan ke Prancis
— tapi ceritanya tidak jelas. Lalu ia mengajak Turki beraliansi. Menteri Belanda
diutus ke Turki, dan mendapatkan kepastian langsung dari Padishah (Sultan) Turki,
Abdul Aziz I, bahwa Turki tidak akan mencampuri urusan Indonesia. Turki justru
sedang mengharapkan bantuan Inggris untuk menghadapi ancaman Rusia (perang
Turki dengan Russia pecah 1877-1878, diawali dengan pemberontakan
pemberontakan di wilayah wilayah kekuasaan Turki di Balkan).
Sementara itu, Belanda sendiri tengah bergiat melakukan pendekatan santun ke Aceh,
antara lain melalui perundingan residennya di Riau dengan utusan Aceh tadi. Namun
“ofensif diplomatik” Aceh di Singapura yang berbuntut kesalahpahaman Belanda
terhadap Amerika Serikat mengubah dengan cepat pilihan pendekatan damai ke
pendekatan perang.
Sumber Kepustakaan, dari Buku Bernard H.M.Vlekke, Nusantara: A History of the
East Indian Archipelago, Harvard University Press, Cambridge, 1943
Catatan: kalimat kalimat dalam highlight warna kuning adalah perbaikan/tambahan
yang dilakukan kemudian, setelah tulisan ini terbit di MBM TEMPO. — DS