by

Penjahat HAM Wajib Di Adili Baik Dari GAM Maupun TNI RI

Berkenanaan Pada tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari HAM Internasional terkait dengandeklarasi Universal HAM yang diadopsi Majelis Umum PBB pad tahun 1948. Ini merupakan pernyataan global yang pertama mengenai HAM yang tidak dapat dipungkiri.

Deklarasi itu menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk memutuskan bagaimana dan di mana menjalani hidupnya; mengutarakan pendapat; menyembah tuhan pilihannya sendiri, diperlakukan setara dengan rekan-rekannya di hadapan pengadilan; berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan suaranya didengar dalam hal-hal mengenai masyarakat, negara, masa depan bersama.

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang telah lama dikaitkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Negara Indonesia. Tindak kekerasan di Aceh dimulai pada tahun 1950-an silam, diawali dengan periode DI/TII (1953-1963), lalu diikuti dengan kekerasan akibat konflik politik pada tahun 1965 sampai 1970, pemberlakuan pra-DOM (Daerah Operasi Militer) (1976-1989), dan pemberlakuan DOM (1989-1998).

Selama 13 tahun sejak berakhirnya konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh merdeka (GAM), mungkin terdapat perdamaian di Aceh, tetapi keadilan dan kebenaran masih sulit ditemukan. Para anggota keluarga pun hingga saat ini masih berjuang untuk menuntut keadilan dan menemukan kebenaran dari konflik tersebut.

Hari ini menandai 13 tahun sejak pemerintah Indonesia dan gerakan bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Kesepakatan damai tersebut mengakhiri konflik 29 tahun yang menewaskan antara 10 ribu hingga 30 ribu orang, termasuk banyak warga sipil.

Meskipun perjanjian itu mungkin mengakhiri konflik di Aceh, namun kegagalan pihak berwenang untuk memberikan kebenaran tentang apa yang terjadi, telah membuat keluarga yang tak terhitung jumlahnya yang hidupnya tercerai-berai oleh kekerasan tersebut, masih berjuang untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan reparasi.

Harapan bahwa kebenaran tentang masa lalu dapat terungkap muncul, ketika Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)—terlepas dari pemerintah Indonesia—menunjuk tujuh komisioner untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh—yang dikenal secara lokal sebagai KKR Aceh—pada bulan Juli 2016, untuk periode tahun 2016-2021.

Pembentukan dan pelaksanaan Komisi tersebut melewati jalan yang panjang dan berliku. Kesepakatan Helsinki tahun 2005 mengamanatkan bahwa komisi itu dibentuk paling lambat satu tahun setelah perjanjian damai tersebut.

Pada April 2013, Amnesty International meluncurkan laporan Time To Face The Past (“Saatnya Menghadapi Masa Lalu”) yang isinya pernyataan mereka bahwa “sebagian besar korban dan kerabatnya sudah lama dijauhkan dari kebenaran, keadilan, dan pemulihan, dan Indonesia telah melanggar kewajibannya menurut hukum internasional. Mereka masih menunggu otoritas lokal dan nasional Indonesia untuk mengakui dan memperbaiki apa yang telah mereka dan keluarganya alami pada masa konflik.” Dalam perumusan laporannya, Amnesty International menggunakan hasil penelitiannya saat berkunjung ke Aceh pada Mei 2012. Pada kunjungan tersebut, perwakilan organisasi tersebut mewawancarai lembawa swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, pengacara, anggota dewan, pejabat pemerintah setempat, jurnalis, dan korban dan perwakilan mereka mengenai situasi di Aceh pada saat wawancara dilaksanakan. Korban menyatakan kekecewaan mereka terhadap proses perdamaian serta frustrasi atas tidak adanya tindakan dari pemerintah Indonesia sesuai nota kesepahaman 2005 yang mencantumkan rencana pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Selain itu, laporan Time To Face The Past berisi peringatan potensi munculnya kekerasan baru di Aceh jika pemerintah Indonesia tetap stagnan dalam pelaksanaan komitmennya yang tercantum pada mou 2005. Wakil direktur Asia Pasifik Amnesty International Isabelle Arradon menjelaskan saat peluncuran laporan tersebut: “Situasi yang sedang terjadi adalah munculnya benih-benih ketidakpuasan yang bisa tumbuh menjadi aksi kekerasan baru.

Pada 4 desember lalu, pewakilan ASLNF dan Indonesia kembali bertemu di kantor PBB Jenewa Swiss dalam forum minoriti issu Hak Azasi Manusia. ASLNF menuding Indonesia telah gagal dalam penerapat HAM pasca 13 tahun perdamaian antara GAM dan R.I. Meskipun diakui adanya berbagai upaya yang telah dilakukan dengan membentuk pengadilan Hak Azasi Manusia Komusi Kebanaran dan Rekonsiliasi atau KKR.

Ulasan,…
Tengku Malaya

Staf Dewan Pertahanan Negara Atjeh Mardeka

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed