by

Jawaban Kenapa Aceh Wajib Berjuang, Untuk Meurdehka.!

PAKON GEUTANYO TABERJUANG UNTUK PEUMEURDEEKA NANGGROE, NYOKEUH JAWABAN JIH DIMIYUP;
Sesudah Melewati Setengah Abad Barulah Ratu Belanda Atas Nama Pemerintah Belanda Merencanakan Memberi Pengakuan ( recognation ) Kepada Kemerdekaan RI Tahun 1945 Sekaligus “ Menyudahi Puluhan Tahun Pengingkaran Belanda Yang Hanya Mengaku Penyerahan Kedaulatan Kepada Indonesia Melalui Perjanjian KMB 27/12/1949 .” ( Antara Press 04/10/2010 ) ,, Pemberian Pengakuan Akhirnya Gagal Untuk Sementara Setelah Pejuang RMS Di Pengasingan (Belanda) Mengajukan Sidang Pra Peradilan (kort gedig) Terhadap Susilo Bambang Yudoyono (SBY) Atas Tuduhan Melakukan Sederetan Pelanggaran HAM Di Maluku Yang Rencananya Di Gelar Bersamaan Dengan Kunjungannya Ke Belanda . SBY (Presiden Indonesia) Adalah Satu – Satunya Kepala Negara Di Dunia Yang Merasa Khawatir Dan Takut Atas Tidak Mujarabnya Kekebalan Hukum Atas Seorang Kepala Negara (Diplomat) Yang Nyata – Nyata Di Jamin Oleh Resolusi PBB .

Pengakuan Yang Di Harapkan Menghilangkan Beban Sejarah itu Sekaligus Mengakhiri Drama Sejarah Yang Sarat Dengan Hal – Hal Yang Kontroversial Di Sekitar Penandatanganan Perjanjian KMB Seperti : Keharusan Indonesia Membayar Kompensasi Sebesar 600 Juta Golden Kepada Belanda Atas Dasar Pe-nasionalisasi-an Seluruh Hartanah Belanda Di Wilayah “Netherlans Easts Indies”, yang Pembayarannya Baru Lunas Tahun 2003 .

Naskah Perjanjian Yang Mewajibkan Indonesia Membayar 600 juta Golden kepada Belanda Di Tandatangani Oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Wakil RIS) Dan A.H.J Lovink (Wakil Belanda) Di Jakarta . Pebuatan ini Di Rahasiakan Oleh Penguasa (Pelaku Sejarah Indonesia) Kepada Rakyat Dan Baru Terungkap Di Kalangan Elite Politisi Indonesia Setelah Wartawan Detikcom Berhasil Menelusuri Jejak Langkah Kompensasi Yang Aneh Bin Ajaib itu Dan Membeberkan Kepada Masyarakat Umum Pertengahan Tahun 2003 .

Benarkah Penyerahan Kedaulatan Dari Belanda Kepada Indonesia (NKRI) ? Demikian Juga Masalah Status ACEH Dalam Hubungannya Dengan isi Perjanjian KMB Yang Belum Sempat Terungkap Sampai Sekarang !!

Untuk itu Pembuktian Di Bawah ini Kiranya Bisa Membuka Tirai Sejarah Indonesia .

Dalam Perjanjian Linggarjati Antara Pemerintah RI Dan Komisi Umum Belanda Pada 25 Maret 1947 Di Sepakati :

(1). Belanda Mengakui Secara De Facto RI Dengan Wilayah Kekuasaan Yang Meliputi Sumatera Jawa Dan Madura ;

(2). Belanda Sudah Harus Meninggalkan Daerah De Facto Paling Lambat Pada 1 Januari 1949 ;

(3). RI Dan Belanda Akan Bekerjasama Dalam Membentuk Negara Indonesia Serikat ,, Dengan Nama Republik Indoensia serikat (RIS) Yang Salah Satu Negara Bagiannya Adalah RI ;

(4). Republik Indonesia Serikat Dan Belanda Akan Membentuk Uni Indonesia – Belanda Dengan Ratu Belanda Selaku Ketuanya . { Baca : 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945 – 1949 . Sekretaris Negara Indonesia Cetakan ke – 7 1986 ) .

Wilayah Kekuasaan Yang Meliputi Sumatera : Yang Di Sebut Dalam Point 1 Ialah : Negara Sumatera Timur Termasuk Daerah Status quo Asahan Selatan ,, Labuhan Batu Dan Negara Sumatera Selatan .” Hal ini Di Tegaskan Dalam Piagam Konstitusi RIS Ayat 6–7 Yang Di Sahkan Pada 14 Desember 1949 .

Perjanjian ini Tidak Menyinggung Status ACEH Yang Ketika Itu Merupakan Wilayah Yang Bebas Dan Merdeka .

Tegasnya ACEH Bukan Sebagian Wilayah Negara Sumatera Timur Sewaktu Van Mook Membentuk :

(1). Negara Pasundan, 4 Mei 1947;

(2). “Dewan Federal Borneo Tenggara”, 9 Mei 1947;

(3). ‘Daerah Istimewa Borneo Barat’, 12 Mei 1947;

(4). Negara Madura, 23 Januari 1948;

(5). Negara Sumatera Timur, 24 Maret 1948;

(6). Pemerintah Federal Sumatera ;

(7). Negara Jawa Timur, 3 Desember 1948;

(8). Republik Indonesia (RI) yang wilayahnya hanya meliputi Yogyakarta dan sekitarnya ;

(9). Forum bersama di tingkat Federal, dibentuk Bijeenkomst Voor Federal overleg (Badan Permusyawaratan Federal) di luar RI, yang diketuai oleh Sultan Hamid Algadrie II.

Dalam Perjanjian Renville 17/01/1948 Di Sepakati : “ Wilayah RI Yang Secara De Facto Di Akui Belanda Dalam Perjanjian Linggarjati Di Paksa Di Kosongkan Mulai Dari Sebagian Sumatera ,, Jawa Barat Sampai Ke Jawa Timur Dari Penguasaan Tentara RI Yang Di Kenal Dengan ‘garis Van Mook’.” Ibukota RI (Yogyakarta) Jatuh Ke Tangan Belanda Pada 19/12/1948, Sukarno-Hatta Di Tahan Dan Di Buang Ke Bangka. ‘Garis Van Mook’ Tidak Pernah Di Rentang Belanda Sampai Ke ACEH .

Perjanjian Roem-Royen 7/05/1949 Menyetujui : “Belanda Tidak Akan Mendirikan Atau Mengakui Negara – Negara Yang Ada Di Daerah Yang Di Kuasai Oleh RI Sebelum 19 Desember 1948 Dan Tidak Akan Meluaskan Negara Atau Daerah Dengan Merugikan Republik . Tuntutan RI Agar Wilayah Jawa ,, Madura Dan Sumatera Yang Di Akui Secara De Facto Oleh Belanda Jangan lagi Di Ganggu Gugat .

Fakta ini Membuktikan Bahwa ACEH Wilayah Yang Di Tuntut RI . Konferensi Antara Wakil RI Dan BFO (19/07 – 2/08/1949) Menghasilkan :

(1). Membentuk susunan dan hak Pemerintah RIS, kewajiban-kewajiban RIS dan Belanda jika terjadi penyerahan ”kekuasaan” dari Belanda kepada RIS;

(2). Menyiapkan Piagam Konstitusi RIS untuk ditanda tangani pada 14 Desember 1949 oleh wakil dari 16 negara bagian.

(1). Mr. Susanto Tirtoprodjo (Republik Indonesia),

(2). Sultan Hamid II (Kalimantan Barat),

(3). Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Indonesia Timur),

(4). R.A.A Tjakraninggrat (Madura),

(5). Mohammad Hanafiah (Banjar),

(6) Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka),

(7). K.A. Mohhammad Jusuf (Belitung),

(8). Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar),

(9). Dr R.V Sudjito (Jawa Tengah),

(10). Raden Sudarno (Jawa Timur),

(11). M. Jamani (Kalimantan Tenggara),

(12). AP. Sastronegoro (Kalimantan Timur),

(13). Mr. Djumhana Wiriatmadja (Pasundan),

(14) Radja Mohammad (Riau),

(15). Abdul Malik (Sumatera Selatan) dan (16). Radja Kaliamsyah Sinaga (Sumatera Timur) ;

(3). Memilih Mohammad Hatta (Wakil RIS) Dan Sultan Hamid II (Wakil BFO) ke KMB .

Disini Jelas ACEH Tidak Ikut Campur Dalam Urusan BFO Dan RIS Akan halnya Dengan :

1. Naskah KMB ditanda tangani tgl 2/11/1949 oleh Mr. J.H. Van Maarseveen (wakil Belanda), Mohammad Hatta (wakil RIS) dan Sultan Hamid II (wakil BFO);

2. Penyerahan Kekuasaan dari Belanda kepada Negara Indonesia Serikat (RIS) pada tgl 27/12/1949. Mohammad Hatta ditunjuk sebagai Ketua delegasi RIS;. Delegasi Belanda: Ratu Juliana, Dr. Willem Drees (Perdana Menteri) dan Mr. A.M.J.A Sasen (Menteri Seberang Lautan);

3. Penyerahan Kekuasaan ini ditanda tangani juga secara terpisah di Jakarta oleh Sri Sultan Hamangkubuono IX dan A.H.J. Lovink;

4. Penyerahan Kekuasaan dari Republik Indonesia (RI) kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) juga berlangsung di Yogyakarta.

Ke-empat Peristiwa Tersebut Membuktikan Bahwa ACEH Tidak Terlibat Dalam Urusan Politik Antara RIS ,, RI Dan Belanda . Perjanjian Tersebut Secara Hukum Hanya Mengikat Pihak – Pihak Yang Berjanji Tidak Termasuk ACEH .

Fakta Di Atas mebuktikan bahwa Belanda Bukan Menyerahkan Kedaulatan Kepada Indonesia (NKRI) ,, Melainkan Kepada RIS . Jika Ratu Belanda Memberi Pengakuan (‘recognation’) Kepada Kemerdekaan RI Tahun 1945 Yang Wilayahnya Mencakup Bekas “Netherlans Easts Indies”, Maka Mestilah Memansuhkan Terlebih Dahulu isi Perjanjian KMB 27/12/1949 . Jika Tidak Akan Terjadi ‘overleving’ Hukum . Sebab R.I Yang Terima Penyerahan Kedaulatan Waktu Itu Wilayahnya Hanya Jogyakarta Dan Daerah Sekitarnya Plus Wilayah Dari 15 Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Pengakuan Belanda ini Sudah Tentu Berimbas Politik Yakni : Pelimpahan Kuasa Dari “Netherlans Easts Indies” Kepada “Indonesia”. Dalam konteks ini ,, Status ACEH Tetap Tidak Tergugat Oleh Karena Salah Satu Point Ultimatum Komisaris Pemerintah Hindia Belanda Kepada Kesultanan ACEH DARUSSALAM 26 Maret 1873 Di Antaranya Menyebutkan : “Serahkan Seluruh Bagian Sumatera Yang Berada Dalam Perlindungan Kesultanan Acheh” | Penyerahan ini Tidak Pernah Terjadi . Dengan Demikian ACEH Bukan Atau Tidak Pernah Menjadi Sebagian Dari Wilayah “Netherlans Easts Indies.” Dalam Etika Hukum Diakui Bahwa : “ Dianggap Tindakan ilegal Jika Satu Pihak Menyerahkan Sesuatu Barang Yang Bukan Hak Miliknya Kepada Orang Lain .” Artinya Jika Pengakuan (‘recognation’) Belanda Mengakibatkan ACEH Menjadi Bagain Dari INDONESIA Maka Secara Yuridis Tindakan Belanda ilegal Karena Dalam Sejarahnya ACEH Tidak Pernah Menjadi Bagian Dari Wilayah “Netherlans Easts Indies.”

#KONSPIRASI_1949 #Netherlans_Easts_Indies
TULONG SHARING KEU RAKAN2 LAEN,TRIMONGGASEEH

Neuseuson Uleh : Staf Biro Peunerangan Komando Pusat TAM

Tengku Beutong

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed