ACMSeulamat Teuka di Website achehcybermilitary.org
Hot NewsOpini

Aceh: Bukan Kerajaan Warisan

Aceh: Bukan Kerajaan Warisan |Beberapa kawan bertanya baik melalui media sosial atau secara langsung kepada kami soal kedudukan dan sistem Kerajaan Aceh Darussalam, apakah diwarisi atau berjalan sesuai dengan aturan Kerajaan. Dan, bagaimana aturannya? Tulisan ini mungkin sedikit panjang, dan mencoba menjawab hal dimaksud.

Awalnya, ingin menulis artikel ini secara serius dan ‘resmi’ di media cetak. Tapi kami berpikir, di media sosial lebih rileks dan terbuka untuk kita diskusikan bersama. Dulu, kami pernah menulis di beranda ini soal Gelar seperti Teuku, Tuanku, Cut, dan Teungku dengan judul “Bukan Gelar Warisan”. Pada prinsipnya, tulisan ini memiliki subtansi yang sama.

Dalam Aturan Kerajaan Aceh (Qanun Syara’ Al Asyi), untuk menjadi seorang Sultan harus memiliki dan mencukupi 23 Syarat (Soal ini bisa dilihat di timeline kami yang pernah diposting). Dan, jika ia terpilih sebagai Sultan maka wajib menjalankan 10 Perkara yakni:

(1) Meninggikan agama Allah dan Syariat Nabi Muhammad (2) Beramal dengan amal kebaikan yang memberi manfaat untuk dirinya, negara dan rakyat secara keseluruhan dunia-akhirat (3) Memakmurkan negara, kampung, dusun dan bandar dengan perdagangan luar negara (4) Memerhati dan waspada terhadap seluruh pegawai Kerajaa baik besar maupun kecil (5) Memeriksa apa yang ditangguhkan dalam jual beli, jika terlambat pembayarannya iatu Gubernur, nazir, syahbandar, dan semua saudagar agar tehindar dari hutang-piutang perdagangan luar negara Aceh (6) Mengamati dan memerhati semua perkara yang membawa kepada dakwa-dakwi dan perbalahan sesama mereka, mendamaikan diantara mereka sesuai dengan Hukum Allah, Syariat Nabi dan Hukum Qanun Syara’ Kerajaan Aceh (7) Mengira atau menghitung harta Waqaf dan mengeluarkan terhadap yang perlu dikeluarkan. Jangan menambil kesempatan atau merampas sedekah wajib, iaitu Zakat dan Fitrah yang ada dalam setiap kampung. Karena Zakat dan Fitrah ialah hak Fakir Miskin (8) Berani menghukum siapa yang bersalah, iaitu mereka yang melakukan perbuatan menyalahi Syara’ Allah, Syara’ Rasul dan Syara’ Kerajaan (9) Memberhentikan dan memecat siapa yang bersalah dari jabatannya dan memilih yang lain sebagai pengganti (10) Meluluskan atau memaafkan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh pegawai-pegawai Kerajaan.

10 Perkara ini adalah indikator sifat adil seorang Sultan yang disyaratkan dalam aturan Kerajaan. Kriteria atau muasafat ini harus dimiliki oleh seorang calon Sultan demi mencapai keadilan dalam Kerajaan Aceh.

Dalam Qanun Meukuta Alam Al Asyi juga disebutkan bahwa untuk menjadi seorang Sultan harus memenuhi 21 Syarat. Mungkin sebagai perbandingan dengan syarat yang disebutkan dalam Qanun Syara’ Al Asyi maka kami tulis 21 Syarat yang ditulis dalam Qanun Meukuta Alam yaitu:

(1) Islam (2) Merdeka (3) Laki-laki (4) Berakal Baligh (5) Berketurunan yang baik (6) Berani dan berlapang hati; Yakni tidak Khianat (7) Adil mengerjakan Hukum Allah dan Rasul (8) Memelihara sekalian perintah agama Islam (9) Memlihara Rakyat dengan insaf kasih sayang kepada orang yang teranianya (10) Memelihara Negeri (11) Melengkapi lasykar Sipa’i Khan Bahadur dengan senjata yang kuat (12) Menjaga sekalian Menteri, Hulubalang, dan sekalian Saudagar agar tidak memahalkan barang makanan, pakaian, dan jangan menyembunyikan sekalian barang keperluan rakyat (13) Mengumpulkan Zakat Fitrah dan Zakat Harta yang di fardhukan Allah Ta’ala. Dan jaga betul supaya jangan ditipu oleh Ulama Jahiliyyah yang tamak memakan duri racun dan kalang anak Adam yang Islam (14) Memelihara sekalian harta Baitul Mal (15) Menghukumkan sekalian yang bersalah. Yaitu yang melangggar Hukum Allah dan Rasul dan Hukum negeri yang mufakat Ahlussunnah wal Jamaah (16) menyuruhkan shalat Jumat pada tiap-tiap mukim dan sembahyang berjamaah pada tiap-tiap Meunasah dan menyuruh sembahyang Hari Raya Fitrah dan Hari Raya Haji (17) Memutuskan dan mendamaikan perbantahan dakwa dakwi pada sekalian hamba Allah (18) Menerima Saksi apabila cukup sempurna sekalian syaratnya dan diatas jalan yang sebenarnya (19) Menikahkan Kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan yang tiada wali dan ahli warisnya (20) Membagikan harta Ghanimah kepada yang mustahak menerimanya (21) Mengadakan Tandil (Kepala/Pengawas) Siasat buat mengintip dan menulik sekalian pekerjaan negeri yang telah diserahkan kepada Wazir-wazir dan Menteri dan Hulubalang dan sekalian yang berjabatan dengan Qanun negeri.

Sebenarnya, dua Qanun tersebut tidak terlalu berbeda dalam menetapkan Syarat bagi seorang Sultan Kerajaan Aceh. Intinya, siapapun menjadi Sultan Aceh harus memiliki Syarat yang telah ditetapkan. Dan, point penting yang juga harus digaris bawahi adalah pemahaman Fiqh dan Aqidah yang resmi dalam Kerajaan Aceh adalah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah atau Wahhabi.

Nah, jika syarat sebagai seorang Sultan sudah mencukupi, maka Sultan dipilih oleh 26 unsur perwakilan anggota pemilihan Sultan. Hal ini termaktub dalam Qanun Syara’ Al Asyi Pasal Bab Kedua Belas. 26 Perwakilan tersebut adalah:

(1) Geuchik, Waki Geuchik (Imum Meunasah), Tuha Peut yang berjumlah tujuh orang pada tiap-tiap kampun di seluruh Aceh (2) Seluruh Imum Mukim (3) Seluruh Hulubalang pada tiap-tiap daerah (4) Qadhi Malikul Adil (5) Syaikhul Islam, Imam Mufti Empat Mazhab (6) Qadhi Mua’zzam (7) Qadhi ditiap-tiap daerah (8) Mangkubumi empat orang (9) Menteri Mizan empat orang (10) Perdana Menteri dua orang (11) Keurukôn Katibul Muluk (12) Laksamana Menteri Peperangan (13) Menteri Dalam Negara (14) Menteri Luar Negara (15) Menteri Keadilan sekalian Hakimnya (16) Menteri Darham (Keuangan) (17) Menteri Harta Waqaf (18) Menteri Binaan (19) Menteri Jual Beli Balé Furdhah (20) Menteri Rimba (21) Menteri Pertanaman (22) Menteri Purba (23) Hulubalang empat sekalian Majelis Mahkamah Balé Rungsari (24) Hulubalang delapan sekalian Majelis Anggota Balé Gadèng (25) Semua Anggota Balé Mahkamah Rakyat (Parlemen) (26) Semua Alim Ulama Syara’ Ahlussunnah wal Jamaah dan cerdik pandai diseluruh Kerajaan Aceh.

Hanya mereka yang memiliki suara dan berhak menentukan pilihan siapa yang layak menjadi Sultan Aceh dengan sistem suara terbanyak dari anggota pemilihan tersebut. Tentunya, semua bermufakat dan bermusyawarah lebih dulu dengan Ijma’ alim ulama. Sesudah terpilih, lantas Sultan diangkat dan ditabalkan pada “Batu Tabal”.

Jika Sultan mangkat atau meninggal, maka Qadhi Malikul Adil yang menjabat sebagai Wakil Sementara Sultan ditabal berdasarkan Qanun Syara’ Kerajaan Aceh “Sultan Alauddin” melalui Ijma’ Mahkamah Qanun Syara’. Qadhi Malikul Adil dipercayakan pada posisi tersebut karena ia adalah Jaksa Agung Kerajaan yang berpegang teguh pada Hukum Syara’ Allah dan Syariat Nabi berdasarkan syarat yang telah ditetapkan.

Dalam Qanun Adat Aceh juga disebutkan bahwa seorang Sultan Aceh/Raja Aceh harus menjalankan dan memenuhi 31 Majelis atau Aturan. Hal ini, kami melihat lebih kepada Petunjuk Teknik (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Terlalu panjang jika kami menguraikan ketiga puluh satu Majelis tersebut disini. Menariknya, dalam Qanun Adat Aceh tersebut khususnya Bab “Perintah Segala Raja-Raja” disebutkan soal 5 Gelar yang dimiliki oleh seorang Sultan dan dihimpun dalam satu nama: Paduka, Maha, Seri, Raja dihimpun menjadi Paduka Seri Maharaja.

Seseorang yang memiliki lima gelar tersebut atau berhimpun beberapa diantaranya itu, maka ia wajib memelihara martabat dan namanya yang mulia agar tidak binasa karunia Raja atas dirinya.

Hal ini menegaskan, bahwa gelar dan jabatan tersebut bukan suatu yang diciptakan atau diwarisi. Tapi harus memenuhi standar dan persyaratan dari segi aturan maupun sikap. Dan, dalam Pasal Bab Kedua Belas Qanun Syara’ Al Asyi juga disebutkan bahwa Kerajaan, Sultan dan Raja-Raja Aceh tidak boleh dipusakai (diwarisi) hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam Kerajaan Aceh. Keterangan ini juga menyertakan dalil Nash Al Quran Surat Al Imran ayat 26.

Maka, kami melihat hari ini (mohon maaf) kawan-kawan yang memiliki gelar tersebut diatas juga merupakan dari bagian yang tidak bisa diwarisi (Apalagi ada orang yang mengaku diri sebagai Raja alias Raja Palsu). Hanya saja, Rakyat Aceh memberikan penghargaan kepada seluruh Keturunan Raja-Raja atau Sultan Aceh yang memang sudah selayaknya dihargai dan dimuliakan menurut Adat kita.

Tapi, penghargaan itu tidak serta-merta melegitimasikan diri kita untuk klaim sepihak bahwa Aceh adalah Tanah yang mesti diwariskan kepada golongan tertentu. Karena satu-satunya yang pasti kita warisi adalah gelar “Almarhum & Almarhumah” serta ‘dosa’ sejarah yang harus kita dibayar mahal bersama sampai hari ini. Rencong Kiri-Kanan, Nanggrôe bisa hilang!

Salam
Haekal Afifa | Ketua Institut Peradaban Aceh

—-
Note: Nah, bagaimana dengan konsep “Wali Negara”? Persoalan ini sebenarnya pernah kami kupas secara live tahun 2010 di Stasiun TVRI Banda Aceh. Kala itu, narasumbernya Kanda Muhammad Adli Abdullah Bawarith, Saya (Haekal Afifa), Tuwanku Raja Yusuf bin Tuwanku Raja Ibrahim bin Sultan Muhammad Daudsyah (Ayahanda dari Tuanku Warul Waliddin – Warul Raja Ubit), dan Kanda Ampuh Devayan. Dengan tema “Wali Dalam Sejarah Aceh”.

Mungkin, tidak cukup membahas dua masalah dalam satu tulisan ini. Insya Allah akan kita diskusikan di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf apabila adala kesalahan dan kekeliruan.

 

Sumber: Status Facebook Haeqal Afifa

 

Related posts
BeritaHot News

MATI SYAHID UMMAT ISLAM ACEH, DALAM PERANG MENGUSIR INDONESIA'

KENAPA ACEH WAJIB MENJAGA KEMERDEKAAN’ Amalan wajib dengan Ilmu Sebab Ilmu adalah Ruhnya amalan. Allah perintahkan melalui Rasullah bagi ummat Islam untuk…
Hot News

Djawaban Staf Biro TNAD Tentang Siapa Musuh Pejuang?

1.na yang sereng that kheun meunoe di Facebook” hai pakon hana neu musyawarah bek saleng meudawa, sesama keudro dro dan bangsa ?…
Hot NewsLuar Negeri

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY Regarding on December 10, the world commemorated International Human Rights Day in relation to the Universal Declaration of…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *